Pembangunan Kilang Baru Kunci Tekan Subsidi Energi
JAKARTA - Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi sorotan serius pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pembangunan kilang minyak baru oleh Pertamina untuk menekan beban subsidi energi yang terus membesar.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa, 30 September 2025. “Jadi, nanti kalau Bapak dan Ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru,” ujar Purbaya.
Pembangunan kilang baru dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian energi nasional. Dengan kapasitas produksi dalam negeri yang lebih besar, impor BBM dapat ditekan sehingga alokasi subsidi energi tidak terus membengkak setiap tahun.
Baca Juga
Komitmen Pertamina dan Tantangan Pembangunan Kilang
Purbaya menuturkan, upaya membangun kilang baru sebenarnya sudah direkomendasikan sejak 2018, ketika dirinya masih menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Saat itu, Pertamina menjanjikan pembangunan tujuh kilang dalam lima tahun ke depan.
Namun hingga kini, wujud nyata dari komitmen tersebut masih belum terlihat. Padahal, anggaran impor BBM menyedot dana negara yang cukup besar. Akibatnya, nilai subsidi energi terus meningkat setiap tahunnya, menekan kemampuan fiskal APBN untuk dialokasikan ke sektor lain.
Untuk itu, Purbaya mengajak Komisi XI DPR RI bersama-sama mengawasi dan mengontrol kinerja Pertamina. “Saya akan ikut memantau jalannya proyek-proyek yang diusulkan Pertamina, bukan hanya sebagai juru bayar subsidi,” katanya.
Pengawasan ketat ini diharapkan menjadi dorongan bagi Pertamina untuk menepati komitmen pembangunan kilang, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Proyek kilang baru dinilai bisa memberi dampak langsung pada efisiensi penggunaan APBN, terutama pada pos subsidi energi.
Realisasi Subsidi dan Kompensasi Energi
Hingga 31 Agustus 2025, realisasi penyaluran subsidi dan kompensasi energi tercatat sebesar Rp218 triliun atau 43,7 persen dari pagu APBN 2025. Nilai tersebut mencakup subsidi BBM tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram, yang mencapai Rp57,8 triliun atau 53,5 persen dari target APBN sebesar Rp108 triliun.
Rinciannya, Rp57 triliun merupakan subsidi tahun berjalan, sementara Rp800 miliar adalah kekurangan bayar dari tahun sebelumnya. Sementara itu, kompensasi BBM telah dibayarkan sebesar Rp31,1 triliun untuk menutupi kekurangan kompensasi BBM tahun 2024 sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Besarnya nilai subsidi ini menunjukkan urgensi pembangunan kilang baru. Dengan produksi dalam negeri yang lebih memadai, ketergantungan impor dapat dikurangi, sehingga APBN dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor prioritas lainnya.
Strategi Mendorong Kemandirian Energi
Purbaya menegaskan, dirinya tidak hanya ingin menjadi pengawas administratif. Ia menekankan perlunya kolaborasi aktif dengan Pertamina dan DPR agar proyek kilang baru benar-benar direalisasikan.
“Dengan ikut melihat dan memastikan proyek berjalan, kita bisa memberikan tekanan positif agar komitmen Pertamina tidak hanya menjadi janji,” kata Purbaya.
Selain menekan subsidi, kilang baru diyakini bisa mendorong penciptaan lapangan kerja dan memperkuat industri hilir migas nasional. Investasi dalam kapasitas kilang juga bisa memperluas rantai pasok energi lokal, mengurangi risiko volatilitas harga akibat fluktuasi impor.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk kemandirian energi jangka panjang. Dengan pengelolaan yang baik, Indonesia dapat mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor BBM sekaligus memastikan harga energi tetap stabil bagi masyarakat.
Harapan ke Depan
Pembangunan kilang baru menjadi salah satu prioritas strategis untuk memperkuat ketahanan energi dan menekan beban subsidi. Purbaya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR, dan Pertamina agar proyek ini benar-benar terealisasi.
Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap jalannya proyek diharapkan mampu memastikan efisiensi penggunaan APBN. “Jadi saya bukan hanya membayar subsidi, tapi ikut memastikan proyek berjalan dengan baik,” tuturnya.
Dengan terbangunnya kilang baru, ketergantungan pada impor BBM bisa berkurang, subsidi energi lebih terkendali, dan energi domestik bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Rekomendasi
