JAKARTA - Kota Malang mencatatkan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang menunjukkan persentase penduduk miskin turun menjadi 3,85%, atau turun 0,06 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, menyatakan ini menjadi titik terendah kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir. “Pendorong turunnya kemiskinan Kota Malang Tahun 2025, yakni tersusunnya basis data PeDeKATeSAM sebagai dasar intervensi kemiskinan Kota Malang,” ucapnya pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Penurunan ini juga didorong oleh kebijakan stabilisasi harga komoditas, deflasi Februari 2025 sebesar 0,22% (y-o-y), dan pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga sebesar 5,49% pada triwulan I-2025.
Peran UMKM dan Basis Data PeDeKATeSAM
Keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal menjadi salah satu faktor penting. Jumlah UMKM tumbuh hingga 21.270 unit, menggerakkan perekonomian masyarakat dan menyerap tenaga kerja lokal.
Menurut Umar, keberadaan PeDeKATeSAM memungkinkan pemerintah memiliki basis data yang akurat untuk intervensi kemiskinan. Data ini membantu menentukan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Kota Malang kini menempati posisi ketiga terendah se-Jawa Timur dalam hal kemiskinan, di bawah Kota Batu dan Kota Surabaya. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan juga menunjukkan penurunan signifikan.
Evaluasi Kebijakan dan Tantangan Penurunan Kemiskinan
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai penurunan 0,06 persen poin terlalu rendah jika dibandingkan dengan besarnya APBD Kota Malang, yang mencapai Rp2,2 triliun.
“Rendahnya penurunan kemiskinan dapat menjadi indikasi bahwa kemiskinan Kota Malang selama beberapa tahun terakhir mencapai level pada ‘kerak’ kemiskinan,” katanya. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi kebijakan penanganan sosial.
Joko menambahkan, meski inflasi Kota Malang tetap rendah di bawah 2% sepanjang 2024 hingga semester I-2025, kebijakan penanganan kemiskinan masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Rekomendasi Strategis untuk Penanganan Kemiskinan
Menurut Joko, basis data PeDeKATeSAM harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memetakan kemiskinan. Hal ini memungkinkan pemerintah menerapkan asymmetric policy, atau kebijakan berbeda sesuai tingkat kemiskinan tiap wilayah.
Selain itu, stabilisasi harga komoditas perlu terus dilakukan. Joko juga menekankan pentingnya menaikkan komposisi anggaran untuk program perlindungan sosial, khususnya menghadapi peningkatan penduduk nonproduktif.
Dengan strategi yang tepat, pertumbuhan ekonomi UMKM dan intervensi berbasis data dapat mendorong penurunan kemiskinan lebih signifikan di tahun-tahun mendatang.
Penurunan kemiskinan Kota Malang menjadi 3,85% pada 2025 menunjukkan kemajuan, namun masih ada tantangan signifikan. Kolaborasi antara pemerintah, basis data PeDeKATeSAM, pertumbuhan UMKM, dan kebijakan stabilisasi harga menjadi kunci utama keberhasilan intervensi.
Inovasi kebijakan sosial dan peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan masyarakat rentan menjadi langkah yang perlu dipercepat. Dengan pendekatan ini, Kota Malang dapat terus menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warganya.