JAKARTA - Memasuki bulan Oktober 2025, sejumlah provinsi di Indonesia menawarkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan tanpa dibebani denda yang menumpuk.
Pemutihan pajak menjadi momen penting bagi pemilik kendaraan yang sebelumnya menunda pembayaran. Skema ini berbeda di setiap provinsi, sehingga masyarakat dianjurkan memeriksa ketentuan di daerah masing-masing sebelum memanfaatkan program.
Daftar Provinsi dengan Program Pemutihan Pajak
Aceh menjadi salah satu provinsi yang menawarkan keringanan pajak. Pemilik kendaraan bekas mendapat pembebasan pajak progresif serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Program ini berlaku hingga 31 Desember 2025, memberi waktu cukup panjang bagi masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini.
Di Banten, masyarakat dapat memanfaatkan pembebasan pembayaran denda dan pokok pajak kendaraan bermotor yang tertunggak. Program ini berlaku hingga 31 Oktober 2025. Kebijakan ini membantu pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak untuk kembali tertib administrasi tanpa terbebani biaya tambahan.
Kalimantan Utara (Kaltara) menawarkan pemutihan yang lebih ringan, di mana pemilik kendaraan hanya perlu membayar biaya pencetakan STNK, BPKB, dan TNKB sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Program ini berlaku hingga Desember 2025 dan mempermudah masyarakat melakukan pembaruan dokumen kendaraan.
Di Lampung, pemerintah daerah memperpanjang periode pemutihan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat dapat melunasi pajak yang tertunda tanpa denda hingga 31 Oktober 2025. Perpanjangan ini memberikan fleksibilitas bagi pemilik kendaraan yang sebelumnya belum sempat memanfaatkan program.
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberlakukan keringanan komprehensif. Pemilik kendaraan mendapat pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembebasan BBNKB, serta pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya. Program ini berlaku hingga 31 Oktober 2025, memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk merapikan administrasi pajak mereka.
Manfaat dan Strategi Pemutihan Pajak
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak hanya meringankan masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan adanya pemutihan, kendaraan yang sebelumnya tidak terdaftar atau menunggak bisa kembali masuk sistem administrasi secara resmi.
Masyarakat yang memanfaatkan program ini juga menghindari risiko denda lebih besar di masa depan. Pemutihan menjadi alternatif tepat bagi pemilik kendaraan lama maupun baru yang ingin memperbarui dokumen secara resmi tanpa terbebani biaya tambahan.
Selain itu, program ini mendorong masyarakat untuk tetap tertib administrasi. Saat pajak kendaraan rutin dibayarkan, pelayanan publik seperti perpanjangan STNK dan BPKB menjadi lebih mudah dan efisien. Pemutihan pajak juga membantu Samsat dan Badan Pendapatan Daerah mendapatkan data kendaraan yang lebih akurat.
Cara Memanfaatkan Program Pemutihan Pajak
Untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, masyarakat disarankan mengikuti beberapa langkah. Pertama, periksa syarat dan ketentuan yang berlaku di provinsi masing-masing. Setiap daerah memiliki skema berbeda, mulai dari pembebasan denda hingga pembebasan BBNKB.
Kedua, persiapkan dokumen kendaraan, seperti STNK, BPKB, dan identitas diri. Dokumen ini diperlukan untuk verifikasi dan pencatatan administrasi di Samsat setempat. Beberapa provinsi juga menyediakan layanan online atau call center untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
Ketiga, lakukan pembayaran sesuai ketentuan. Biaya yang harus dibayarkan bisa berbeda tergantung jenis kendaraan, usia kendaraan, dan wilayah administrasi. Program pemutihan biasanya menetapkan batas akhir tertentu, sehingga penting memanfaatkan kesempatan sebelum masa berlaku berakhir.
Catatan Penting bagi Masyarakat
Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan dengan segera. Keterlambatan pembayaran setelah periode pemutihan berakhir akan mengakibatkan denda yang kembali berlaku.
Selain itu, pemilik kendaraan harus memperhatikan aturan lokal yang berlaku. Sebagian provinsi memiliki ketentuan khusus untuk kendaraan lama atau kendaraan yang belum terdaftar, sehingga pengecekan ke Samsat setempat menjadi langkah penting sebelum melakukan pembayaran.
Dengan pemutihan pajak, masyarakat tidak hanya mengurangi beban denda, tetapi juga ikut mendukung administrasi publik yang lebih tertib. Program ini menjadi momen tepat untuk menata ulang kewajiban pajak kendaraan dengan mudah dan aman.
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor Oktober 2025 tersedia di beberapa provinsi, seperti Aceh, Banten, Kaltara, Lampung, dan DIY. Setiap provinsi menetapkan skema berbeda, mulai dari pembebasan denda hingga pembebasan BBNKB.
Masyarakat disarankan segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum masa berlaku berakhir. Langkah ini tidak hanya meringankan biaya, tetapi juga membantu tertib administrasi kendaraan, sekaligus mendukung penerimaan pajak daerah secara lebih efektif.